Mangrove

Asal kata “mang-rove” tidak diketahui secara jelas. Namun menurut Mac Nae (1968), mangrove adalah kombinasi antara bahasa portugal “mangue” dan bahasa inggris “grove”. Menurut Kitamura et al (2003), kata mangrove berarti tumbuhan tropis dan komunitasnya yang tumbuh di daerah pasang surut.

Daerah pasang surut adalah daerah yang mendapat pengaruh pasang surut dan terletak di sepanjang garis pantai, termasuk tepi laut, muara sungai, laguna dan tepi sungai.

Bioregion

Bioregion adalah kawasan atau wilayah geografis yang relatif luas dan memiliki bentang alam serta kekayaan jenis keanekaragaman hayati yang tinggi dimana proses lingkungan alaminya mempengaruhi fungsi-fungsi ekosistem didalamnya.

Bioregion terkait dengan sistem bentang alam, karateristik resapan air, bentukan lahan, spesies tumbuhan dan satwa fan budaya manusia.

Pengelolaan Kolaboratif

Kolaborasi adalah bentuk kerjasama, interaksi, kompromi beberapa elemen yang terkait baik individu, lembaga dan atau pihak-pihak yang terlibat secara langsung dan tidak langsung yang menerima akibat dan manfaat. Nilai-nilai yang mendasari sebuah kolaborasi adalah tujuan yang sama, kesamaan persepsi, kemauan untuk berproses, saling memberikan manfaat, kejujuran, kasih sayang serta berbasis masyarakat. (CIFOR/PILI, 2005).

Sedangkan pengelolaan kolaboratif menurut IUCN–World Conservation Union dalam Resolusinya 1.42 Tahun 1996 adalah kemitraan antara lembaga pemerintah, komunitas lokal dan pengguna sumber daya, lembaga non-pemerintah dan kelompok kepentingan lainnya dalam bernegosiasi dan menentukan kerangka kerja yang tepat tentang kewenangan dan tanggungjawab untuk mengelola daerah spesifik atau sumber daya. (IUCN, 1997)

Komuniti Forestri/Hutan Kemasyarakatan (Community Forestry)

Di dunia internasional, istilah community forestry secara sederhana berarti pengelolaan sekumpulan pepohonan oleh sekelompok orang yang memiliki tujuan yang sama. Pada umumnya, community forestry digunakan dalam dunia kehutanan dengan pengertian yang sama dengan social forestry (perhutanan sosial), sementara di sisi lain dibedakan dari istilah farm forestry yang merujuk pada pengelolaan pohon-pohonan oleh pengelola lahan individual.

Komuniti forestri dapat mencakup praktek-praktek pengelolaan hutan yang telah berumur ratusan tahun sampai ke skema-skema inovatif yang relatif baru berkembang; pengelolaan hutan tanaman maupun hutan alam (termasuk lahan belukar), dan semua macam metode pengorganisasian kelompok masyarakat pengelola hutan.

Dasar-dasar Kebijakan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Kawasan Konservasi

Kebijakan yang dijadikan landasan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat disekitar kawasan konservasi adalah:

• Undang-undang No 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
• Undang-undang No 5 Tahun 1994 tentang Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Keanekaragaman Hayati.