Kebijakan yang dijadikan landasan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat disekitar kawasan konservasi adalah:

  • Undang-undang No 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
  • Undang-undang No 5 Tahun 1994 tentang Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Keanekaragaman Hayati.
  • Undang-Undang No 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
  • Undang-Undang No 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.
  • Undang-Undang No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
  • Peraturan Pemerintah No 13 Tahun 1994 tentang Perburuan Satwa Liar.
  • Peraturan Pemerintah No 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.
  • Peraturan Pemerintah No 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa.
  • Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa.
  • Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan.
  • Peraturan Menteri Kehutanan No P19/Menhut II/2004 tentang Kolaborasi Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.
  • Peraturan Pemerintah No 13 Tahun 1994 tentang Perburuan Satwa Liar.
  • Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam No 43/Kpts/DJ-VI/1997 tanggal 3 April 1997 tentang Pedoman Pengembangan Daerah Penyangga.
  • Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam No 44/Kpts/DJ-VI/1997 tanggal 3 April 1997 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Pembinaan Daerah Penyangga.
  • Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam No 49/Kpts/DJ-VI/1997 tanggal 3 April 1997 tentang Petunjuk Teknis Pengembangan Daerah Penyangga.
  • Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No 660.1/269/Bangda tanggal 16 Februari 1999 perihal Pengelolaan Daerah Penyangga Taman Nasional.

Sumber:

Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam. 2004. Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Kawasan Konservasi. Departemen Kehutanan RI. Jakarta.