Kolaborasi adalah bentuk kerjasama, interaksi, kompromi beberapa elemen yang terkait baik individu, lembaga dan atau pihak-pihak yang terlibat secara langsung dan tidak langsung yang menerima akibat dan manfaat. Nilai-nilai yang mendasari sebuah kolaborasi adalah tujuan yang sama, kesamaan persepsi, kemauan untuk berproses, saling memberikan manfaat, kejujuran, kasih sayang serta berbasis masyarakat. (CIFOR/PILI, 2005).

Sedangkan pengelolaan kolaboratif menurut IUCN–World Conservation Union dalam Resolusinya 1.42 Tahun 1996 adalah kemitraan antara lembaga pemerintah, komunitas lokal dan pengguna sumber daya, lembaga non-pemerintah dan kelompok kepentingan lainnya dalam bernegosiasi dan menentukan kerangka kerja yang tepat tentang kewenangan dan tanggungjawab untuk mengelola daerah spesifik atau sumber daya. (IUCN, 1997)

Dalam khasanah keIndonesiaan atau istilah Mantan Presiden Soekarno, padanan sebutan pengelolaan kolaboratif dapat juga disebut pengelolaan ‘bergotong-royong’. Dalam Kamus Umum Indonesia (1993), WJS Poerwadarminta, gotong-royong diartikan bekerja bersama-sama (tolong-menolong, bantu-membantu) untuk membuat sesuatu.

Di Indonesia kebijakan dan peraturan yang memberikan definisi tentang pengelolaan kolaboratif terdapat pada Peraturan menteri kehutanan No P19/Menhut-II/2004 tentang Kolaborasi Pengelolaan Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam(KPA) dimana Kolaborasi diartikan sebagai pelaksanaan suatu kegiatan atau penanganan suatu masalah dalam rangka membantu meningkatkan efektifitas pengelolaan KSA dan KPA secara bersama dan sinergis oleh para pihak atas dasar kesepahaman dan kesepakatan bersama sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengertian pengelolaan kolaboratif (collaborative management) bisa juga disetarakan dengan pengelolaan kooperatif (cooperative management), round-table management, share management, pengelolaan bersama (joint management) atau pengelolaan multi-pihak (multistakeholder management).

Pengertian “Pengelolaan Kolaboratif” pertama digagas, dilegalkan dan diterapkan oleh Judge Boldt pada tahun 1974 dalam pengelolaan ikan salmon antara masyarakat pribumi dengan aparat pemerintah di sebelah barat Washington (Bruce Currie-Alder, 2001).

Sumber:
Membangun Kembali Upaya Mengelola Kawasan Konservasi di Indonesia Melalui Manajemen Kolaboratif: Prinsip, Kerangka Kerja dan Panduan Implementasi. 2002. PHKA-Dephut NRM/EPIQ WWF Wallacea TNC. Jakarta.

CIFOR/PILI.2005. Meminang Lawan Menjadi Kawan: Inovasi Pengelolaan Kolaboratif Kawasan Konservasi di Indonesia Melalui Pembelajaran Bersama Masyarakat. Prosiding Shared Learning II, 18-27 Agustus 2005. Center of International Forestry Research/ Pusat Informasi Lingkungan Indonesia. Bogor.

Peraturan Menteri Kehutanan No P19/Menhut II/2004. Kolaborasi Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam. Departemen Kehutanan RI. 2004.